Manfaat Mempelajari Pendidikan Anti Korupsi bagi Mahasiswa
Pentingnya Mahasiswa Belajar tentang Materi Pendidikan Anti Korupsi_Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata korupsi?, Apa dampaknya bagi pembangunan?, Mengapa hal ini bisa terjadi ?, Dan bagaimana cara mengatasi masalah ini?, Lalu siapa sajakah yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?.
Sejak terbentuknya lembaga antirasuah KPK pada tahun 2002 silam, sampai sekarang tercatat sudah puluhan bahkan ratusan pejabat publik yang terpaksa mendekam di balik jerusi besi karena terjerat kasus korupsi.
Tak tanggung-tanggung, orang besar setingkat jendral polisi pun terpaksa menyerah dan terjerambab masuk dalam dekapan KPK ikut menikmati dinginnya lantai prodeo akibat melakukan tindak pidana korupsi.
Tercatat di tahun 2015 silam tak kurang dari 13 pejabat publik negeri ini telah diciduk dan dijebloskan ke penjara. Irjen Djoko Susilo, Rudi Rubandini, Lutfi Hasan Ishaq, MirAnda S. Gultom, Ratu Atut Chosiyah, Aulia Pohan, Anas Urbaningrum, Muh Nazaruddin, Andi Malarangeng, Surya Dharma Ali,Urip Tri Gunawan,dan banyak lagi pejabat yang ditangkap pada tahun-tahun berikutnya.
Para tersangka di atas bukan orang sembarangan. Mereka adalah para pejabat tinggi negeri ini. Mereka terlihat sangat santun di hadapan publik, bahkan di belakang nama-nama mereka ada title dan gelar yang mewakili informasi bahwa mereka telah menempuh pendidikan tinggi, dan menyelesaikan prosesnya. Ya, mereka adalah para intelektual, para sarjana negeri ini.
Kita tahu di punggung mahasiswa terdapat setumpuk amanah yang harus mereka tunaikan. Pusat kontrol politik, ekonomi, pendidikan, iptek, dan lain sebagainya maju atau tidaknya, secara ilmiah berada di tangan mahasiswa.
Lewat tangan-tangan dingin mereka, berbagai temuan kemajuan teknologi didapatkan. Observasi yang mereka buat menjadi menjadi rujukan berbagai masalah. Bahkan peran mahasiswa sebagai “Agent Of Change” dan “The Powe Of Controll” pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Peran para mahasiswa dalam menangani kasus korupsi, tentu saja sangat urgent. Pengamatan dan penelitian mereka dalam kasus ini sangat berguna bagi suksesnya pembangunan bangsa. Sebuah penelitian besar yang melibatkan berbagai fihak akan mampu merumuskan sebuah solusi.
Penelitian oleh para mahasiswa dari akar sebuah masalah, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat korupsi.
Mendeskripsikan korupsi dari berbagai aspek dan sudut pandang, mengumpulkan variable-variabel yang terkait, kemudian mengolah data dan informasi dengan cermat, akan bermuara pada sebuah kongklusi yang merupakan solusi permasalahan.
Bila ini bisa dibuat dan mahasiswa mampu mempertahankan di hadapan penguji, maka Skripsi, Thesis, Disertasi, atau apalah namanya, akan menghantar mahasiswa memperoleh gelar yang ia cita-citakan.
Penelitian korupsi di bidang ekonomi, diharapkan mampu memecahkan masalah dan ketimpangan yang berujung pada distabilitas ekonomi.
Sebagai contoh, korupsi yang telah dilakukan oleh seorang petinggi partai pada rekayasa kuota impor daging, telah membuat ekonmi Indonesia terguncang waktu lalu. Akibat ketidakadaan stok daging nasional, harga daging melangit, pedagang bakso dan pengusaha rumah makan menjerit. Melambungnya harga cabai hingga lebih dari 100ribu/kg, telah menaikkan inflasi 5%.
Ini adalah sekadar contoh, masih ada lagi ratusan sub masalah yang bisa dijadikan pijakan penelitian ekonomi. Bahkan penelitian bisa dibuat mulai dari akar yang paling ujung. Mulai dari perizinan, produksi, distribusi produk, dan penjualan. Yang pada akhirnya semua tindakan ini akan bermuara pada tindakan pencegahan pada tindak pidana korupsi.
Di bidang birokrasi, para mahasiswa bisa mulai melakukan penelitian dari proses pembuatan dokumen . Bagaimana awal ia menjadi pejabat? Apakah dokumen yang dilampirkan resmi atau aspal? Dokumen aspal seringkali didapatkan dari cara instan. Membayar seseorang untuk menguruskan, lalu masalah selesai.
Sementara itu pejabat publik yang berwenang acapkali menerima begitu saja tips pemberian, tanpa berpikir panjang atas risiko yang akan terjadi di kemudian hari.
Sebagai contoh soal sertifikat tanah, pada masa lalu orang hanya hanya mendaftarkan tanah-tanah mereka untuk disertifikasi lewat para calo tanah. Orang-orang kampung yang kurang berpendidikan, menyerahkan begitu saja semua berkas yang dibutuhkan. Tanpa mengetahui berkas itu untuk apa. Yang terjadi kemudian, sertifikat itu jadi tapi beberapa bagian tanahnya telah menjadi milik orang lain.
Bila penelitian ini dibuat secara komprehenship dan menyeluruh terhadap semua aspek, akan banyak perubahan signifikan.
Negeri kita akan tertib administrasi dan terbebas dari korupsi. Dan usaha ini mulai nampak ,di kantor-kantor pemerintahan dan dinas-dinas terkait banyak terpampang poster yang isinya adalah himbauan agar semua pengurusan dokumen jangan lewat calo, dilarang memberikan tips dan sebagainya. Meskipun secara sembunyi-sembunyi tindakan itu masih ada saja yang melakukan.
Hubungan antara ekonomi keuangan dan politik bisa dikatakan sangat erat. Biaya politik yang tinggi menjadi embrio terjadinya kegaduhan ekonomi. Para politisi telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk bisa duduk di singgasanannya.
Politik uang yang melibatkan para constituent yang dibayar untuk memilih, besarnya mahar partai, serta biaya-biaya untuk untuk team sukses, membuat para politisi berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan segala cara , untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan-serta berharap mendapat untung.
Tindakan ini tentu saja akan mendorong seorang politisi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu saja, di beberapa daerah banyak koruptor yang tertangkap mengaku bahwa mereka melakukan korupsi akibat tekanan dari para mantan pendukungnya terdahulu, yang terus menerus meminta imbalan ini dan itu.
Dari paparan di atas, terlukis dengan jelas bahwa korupsi itu adalah tindakan tercela. Efek yang ditimbulkan tidak hanya pada pelakunya. Tapi secara makro ikut memberikan kontribusi terhadap mandeknya ekonomi dan pembangunan.
Ini bukan masalah kecil, ini adalah masalah super besar ,yang penyelesaiannya melibatkan banyak pihak. Ulama, Tokoh Masyarakat, LSM , bahkan rakyat biasa berpeluang sama memberikan dukungan dan melakukan pencegahan.
Sementara tugas para mahasiswa adalah melakukan observasi, mengumpulkan data, kemudian melakukan pengujian secara ilmiah dan membuat rumusan-rumusan yang akan dijadikan bahan oleh pihak yang berwenang untuk dikaji, dan diolah menjadi undang-undang.
Hanya di tangan para mahasiswa semua bahan ini bisa diolah. Sementara masyarakat luas akan memberikan dukungan secara nyata. Dengan mengamati dan melaporkan segala tindak pidana korupsi.
Yang pada akhirnya, setelah semua tindakan ini dibuat, akan menciptakan atmosfir baru dalam pembangunan. Dana yang dihimpun dari masyarakat luas oleh pemerintah, akan tersalurkan tepat sasaran tanpa dikorupsi. Pembangunan berjalan lancar, masyarakat mempercayai kinerja pemerintah. Dan tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan PancaSila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di cita-citakan oleh para leluhur kita. Dan itu akan terwujud dengan sempurna lewat tangan-tangan dingin mahasiswa yang bersungguh-sungguh berharap pada cita-cita bersama. Semoga semua bisa terwujud, dan kita semua akan menikmati hasilnya. Aamiin.
Sejak terbentuknya lembaga antirasuah KPK pada tahun 2002 silam, sampai sekarang tercatat sudah puluhan bahkan ratusan pejabat publik yang terpaksa mendekam di balik jerusi besi karena terjerat kasus korupsi.
Tak tanggung-tanggung, orang besar setingkat jendral polisi pun terpaksa menyerah dan terjerambab masuk dalam dekapan KPK ikut menikmati dinginnya lantai prodeo akibat melakukan tindak pidana korupsi.
Pendidikan Anti Korupsi via http://uty.ac.id/
Para tersangka di atas bukan orang sembarangan. Mereka adalah para pejabat tinggi negeri ini. Mereka terlihat sangat santun di hadapan publik, bahkan di belakang nama-nama mereka ada title dan gelar yang mewakili informasi bahwa mereka telah menempuh pendidikan tinggi, dan menyelesaikan prosesnya. Ya, mereka adalah para intelektual, para sarjana negeri ini.
Kita tahu di punggung mahasiswa terdapat setumpuk amanah yang harus mereka tunaikan. Pusat kontrol politik, ekonomi, pendidikan, iptek, dan lain sebagainya maju atau tidaknya, secara ilmiah berada di tangan mahasiswa.
Lewat tangan-tangan dingin mereka, berbagai temuan kemajuan teknologi didapatkan. Observasi yang mereka buat menjadi menjadi rujukan berbagai masalah. Bahkan peran mahasiswa sebagai “Agent Of Change” dan “The Powe Of Controll” pada tahun 1998 telah berhasil menumbangkan rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Peran para mahasiswa dalam menangani kasus korupsi, tentu saja sangat urgent. Pengamatan dan penelitian mereka dalam kasus ini sangat berguna bagi suksesnya pembangunan bangsa. Sebuah penelitian besar yang melibatkan berbagai fihak akan mampu merumuskan sebuah solusi.
Penelitian oleh para mahasiswa dari akar sebuah masalah, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat korupsi.
Mendeskripsikan korupsi dari berbagai aspek dan sudut pandang, mengumpulkan variable-variabel yang terkait, kemudian mengolah data dan informasi dengan cermat, akan bermuara pada sebuah kongklusi yang merupakan solusi permasalahan.
Bila ini bisa dibuat dan mahasiswa mampu mempertahankan di hadapan penguji, maka Skripsi, Thesis, Disertasi, atau apalah namanya, akan menghantar mahasiswa memperoleh gelar yang ia cita-citakan.
Penelitian korupsi di bidang ekonomi, diharapkan mampu memecahkan masalah dan ketimpangan yang berujung pada distabilitas ekonomi.
Sebagai contoh, korupsi yang telah dilakukan oleh seorang petinggi partai pada rekayasa kuota impor daging, telah membuat ekonmi Indonesia terguncang waktu lalu. Akibat ketidakadaan stok daging nasional, harga daging melangit, pedagang bakso dan pengusaha rumah makan menjerit. Melambungnya harga cabai hingga lebih dari 100ribu/kg, telah menaikkan inflasi 5%.
Ini adalah sekadar contoh, masih ada lagi ratusan sub masalah yang bisa dijadikan pijakan penelitian ekonomi. Bahkan penelitian bisa dibuat mulai dari akar yang paling ujung. Mulai dari perizinan, produksi, distribusi produk, dan penjualan. Yang pada akhirnya semua tindakan ini akan bermuara pada tindakan pencegahan pada tindak pidana korupsi.
Di bidang birokrasi, para mahasiswa bisa mulai melakukan penelitian dari proses pembuatan dokumen . Bagaimana awal ia menjadi pejabat? Apakah dokumen yang dilampirkan resmi atau aspal? Dokumen aspal seringkali didapatkan dari cara instan. Membayar seseorang untuk menguruskan, lalu masalah selesai.
Sementara itu pejabat publik yang berwenang acapkali menerima begitu saja tips pemberian, tanpa berpikir panjang atas risiko yang akan terjadi di kemudian hari.
Sebagai contoh soal sertifikat tanah, pada masa lalu orang hanya hanya mendaftarkan tanah-tanah mereka untuk disertifikasi lewat para calo tanah. Orang-orang kampung yang kurang berpendidikan, menyerahkan begitu saja semua berkas yang dibutuhkan. Tanpa mengetahui berkas itu untuk apa. Yang terjadi kemudian, sertifikat itu jadi tapi beberapa bagian tanahnya telah menjadi milik orang lain.
Bila penelitian ini dibuat secara komprehenship dan menyeluruh terhadap semua aspek, akan banyak perubahan signifikan.
Negeri kita akan tertib administrasi dan terbebas dari korupsi. Dan usaha ini mulai nampak ,di kantor-kantor pemerintahan dan dinas-dinas terkait banyak terpampang poster yang isinya adalah himbauan agar semua pengurusan dokumen jangan lewat calo, dilarang memberikan tips dan sebagainya. Meskipun secara sembunyi-sembunyi tindakan itu masih ada saja yang melakukan.
Hubungan antara ekonomi keuangan dan politik bisa dikatakan sangat erat. Biaya politik yang tinggi menjadi embrio terjadinya kegaduhan ekonomi. Para politisi telah mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk bisa duduk di singgasanannya.
Politik uang yang melibatkan para constituent yang dibayar untuk memilih, besarnya mahar partai, serta biaya-biaya untuk untuk team sukses, membuat para politisi berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan segala cara , untuk mengembalikan modal yang telah ia keluarkan-serta berharap mendapat untung.
Tindakan ini tentu saja akan mendorong seorang politisi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tak hanya itu saja, di beberapa daerah banyak koruptor yang tertangkap mengaku bahwa mereka melakukan korupsi akibat tekanan dari para mantan pendukungnya terdahulu, yang terus menerus meminta imbalan ini dan itu.
Dari paparan di atas, terlukis dengan jelas bahwa korupsi itu adalah tindakan tercela. Efek yang ditimbulkan tidak hanya pada pelakunya. Tapi secara makro ikut memberikan kontribusi terhadap mandeknya ekonomi dan pembangunan.
Ini bukan masalah kecil, ini adalah masalah super besar ,yang penyelesaiannya melibatkan banyak pihak. Ulama, Tokoh Masyarakat, LSM , bahkan rakyat biasa berpeluang sama memberikan dukungan dan melakukan pencegahan.
Sementara tugas para mahasiswa adalah melakukan observasi, mengumpulkan data, kemudian melakukan pengujian secara ilmiah dan membuat rumusan-rumusan yang akan dijadikan bahan oleh pihak yang berwenang untuk dikaji, dan diolah menjadi undang-undang.
Hanya di tangan para mahasiswa semua bahan ini bisa diolah. Sementara masyarakat luas akan memberikan dukungan secara nyata. Dengan mengamati dan melaporkan segala tindak pidana korupsi.
Yang pada akhirnya, setelah semua tindakan ini dibuat, akan menciptakan atmosfir baru dalam pembangunan. Dana yang dihimpun dari masyarakat luas oleh pemerintah, akan tersalurkan tepat sasaran tanpa dikorupsi. Pembangunan berjalan lancar, masyarakat mempercayai kinerja pemerintah. Dan tercipta masyarakat adil makmur berdasarkan PancaSila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana di cita-citakan oleh para leluhur kita. Dan itu akan terwujud dengan sempurna lewat tangan-tangan dingin mahasiswa yang bersungguh-sungguh berharap pada cita-cita bersama. Semoga semua bisa terwujud, dan kita semua akan menikmati hasilnya. Aamiin.